Bahasa dan Politik Pangan

"Kuasai minyak, maka kamu akan menguasai suatu bangsa. Kuasai makanannya, maka kamu akan menguasai masyarakatnya. "

-Henry Kissinger-

Pernyataan yang disampaikan pada 10 Desember 1974 tersebut sering dikutip sebagai kebijaksanaan geopolitik. Namun, jika dibaca lebih dalam, ia sesungguhnya menandai pergeseran bentuk kekuasaan global: dari dominasi teritorial menuju penguasaan atas kehidupan itu sendiri. Melalui wacana tersebut, pangan bukan lagi urusan dapur atau ekonomi semata, melainkan instrumen kekuasaan yang bekerja secara langsung pada tubuh manusia.

Foucault memperkenalkan konsep biopolitik untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan modern tidak lagi beroperasi melalui hukuman atau represi, melainkan melalui pengelolaan kehidupan: kesehatan, reproduksi, nutrisi, dan populasi. Jika pada masa lampau kekuasaan berhak membunuh, maka dalam modernitas ia lebih sibuk “membuat hidup” atau membiarkan hidup dalam kondisi tertentu.

Pangan adalah jantung dari biopolitik tersebut. Tubuh manusia bergantung sepenuhnya pada apa yang ia konsumsi. Asupan makanan menentukan pertumbuhan, daya tahan tubuh, kemampuan kognitif, bahkan stabilitas emosional. Dengan mengendalikan sistem pangan, kekuasaan tidak perlu menembakkan peluru untuk melemahkan suatu bangsa. Cukup mengatur apa yang dimakan, bagaimana cara memakannya, dan dari mana sumbernya berasal.

Akhir 1960-an menandai awal mula perang pangan. Negara-negara berkembang diarahkan untuk meninggalkan kedaulatan pangan dan menggantinya dengan ketergantungan pasar global. Ketahanan pangan direduksi menjadi ketersediaan komoditas, bukan kemandirian produksi. Impor dipresentasikan sebagai solusi rasional, sementara pangan lokal dipinggirkan sebagai tidak efisien, tidak modern, dan tidak kompetitif.

Dalam kerangka Foucault, ini adalah bentuk governmentality: teknik mengelola populasi melalui kebijakan ekonomi, regulasi, dan diskursus ilmiah. Negara tidak dipaksa secara langsung, tetapi dibimbing untuk memilih jalan tertentu. Tubuh manusia menjadi objek pengelolaan statistik: angka gizi, indeks kesehatan, dan produktivitas, tanpa mempertanyakan struktur kekuasaan yang menentukan jenis pangan apa yang tersedia.

Namun, dalam hal ini, biopolitik tidak bisa bekerja sendirian. Ia memerlukan legitimasi kultural. Maka, dibutuhkan sebuah konsep hegemoni. Menurut Gramsci, kekuasaan yang paling efektif bukanlah yang memerintah dengan kekerasan, melainkan yang berhasil membuat nilai-nilainya diterima sebagai akal sehat. Dominasi berlangsung ketika yang dikuasai merasa bahwa tatanan yang ada adalah wajar dan tak terelakkan.

Pola makan modern adalah contoh nyata hegemoni tersebut. Makanan instan, ultra-proses, dan berbasis industri tidak hadir sebagai paksaan, melainkan sebagai gaya hidup. Iklan, media, dan wacana kesehatan tertentu membentuk kesadaran bahwa cepat, praktis, dan global adalah identik dengan kemajuan. Sebaliknya, pangan lokal dicitrakan sebagai tradisional, lamban, dan kurang bergengsi. Tanpa disadari, masyarakat turut mereproduksi nilai-nilai yang melemahkan kedaulatan pangannya sendiri.

Akibat hegemoni ini, manusia suatu bangsa perlahan terasing dari sejarah tubuhnya sendiri. Mereka lupa bahwa keberlangsungan hidup hari ini adalah hasil dari pengetahuan ekologis nenek moyang: pemilihan bahan pangan sesuai wilayah, musim, dan keseimbangan alam. Dalam tradisi Nusantara, pangan selalu terkait dengan etika hidup (pantangan, ritus, dan pembagian hasil) . Semua itu merupakan sistem pengetahuan yang terbukti menopang keberlanjutan hidup selama berabad-abad.

Ironisnya, sistem pangan modern justru memproduksi krisis di tengah kelimpahan. Penyakit degeneratif meningkat, stunting berdampingan dengan obesitas, dan kualitas kesehatan menurun meski pasokan makanan melimpah. Dalam perspektif biopolitik, ini bukan kegagalan sistem, melainkan konsekuensi logis dari pengelolaan kehidupan yang tunduk pada logika pasar, bukan pada keberlanjutan manusia.

Berbeda dengan senjata api atau bom nuklir, pangan tidak menimbulkan trauma visual. Ia hadir dalam bentuk yang lezat dan akrab. Justru karena itu, ia menjadi senjata yang jauh lebih efektif. Penurunan kesehatan masyarakat tidak dibaca sebagai kekerasan, melainkan sebagai masalah individu. Kebodohan struktural disamarkan sebagai kurangnya edukasi, bukan sebagai hasil dari sistem pangan yang menyingkirkan pengetahuan lokal.

Dalam jangka panjang, bangsa yang kehilangan kedaulatan pangannya akan kehilangan kedaulatan berpikir. Tubuh yang lemah menghasilkan daya kritis yang tumpul. Di titik ini, biopolitik bertemu dengan hegemoni secara sempurna: tubuh dikelola, kesadaran dibentuk, dan ketergantungan dinormalisasi. Dengan demikian, membicarakan pangan bukan hanya sekadar soal menu atau produksi pertanian. Ia adalah soal politik kehidupan.

Kedaulatan pangan adalah upaya membebaskan tubuh dari penaklukan senyap dan membebaskan kesadaran dari hegemoni yang menyamar sebagai kemajuan. Tanpa itu, suatu bangsa mungkin tetap hidup, tetapi hidup dalam kondisi yang dikendalikan; sehat secukupnya untuk bekerja, cukup makan untuk bertahan, dan cukup lupa untuk tidak melawan.