Pendidikan selalu terdengar seperti jawaban untuk hampir semua masalah bangsa, termasuk Indonesia. Ekonomi tertinggal? Perbaiki pendidikan. Politik tidak sehat? Perkuat pendidikan. Ketimpangan sosial? Lagi-lagi, pendidikan.
Kita begitu sering mendengarnya sampai kalimat itu nyaris menjadi klise. Tapi seperti semua klise yang bertahan lama, biasanya ada kebenaran yang sulit disangkal di dalamnya, bukan begitu? Lalu muncul pertanyaan yang bukan lagi apakah pendidikan penting?, melainkan: seberapa dalam kita benar-benar memahami hubungan pendidikan dengan ekonomi dan politik?
Saya sering kembali pada pertanyaan sederhana: kalau pendidikan memang kunci kemajuan, mengapa banyak negara masih terjebak dalam lingkaran ketertinggalan? Di sinilah refleksi rasanya menjadi semakin menarik. Tulisan ini berangkat dari gagasan bahwa pendidikan bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan arena politik yang menentukan arah transformasi sosial.
Seorang sosiolog, Riaz Hasan, pernah menawarkan dua cara membaca kemajuan dan keterbelakangan negara. Yang pertama melihat masalah dari dalam: struktur ekonomi, budaya kerja, dan kapasitas sosial yang belum matang. Yang kedua melihatnya dari luar: relasi global yang timpang, di mana negara berkembang sering bermain di lapangan yang sulit seimbang.
Dua perspektif ini seperti dua sisi cermin. Keduanya mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan sekadar ruang kelas dan kurikulum. Pendidikan adalah titik temu antara bagaimana sebuah bangsa mengelola dirinya, lalu berlanjut sampai pada bagaimana ia bernegosiasi dengan dunia. Kemudian di titik temu itu, ekonomi dan politik selalu hadir secara bersamaan atau pun mengiringi.
Sekarang, mari kita bayangkan pendidikan sebagai fondasi sebuah bangunan. Secara ekonomi, pendidikan membentuk kemampuan seseorang untuk bertahan, beradaptasi, dan mencipta. Literasi membuka akses pada peluang. Pengetahuan memperluas pilihan hidup. Ketika masyarakat memiliki kapasitas belajar yang baik, produktivitas meningkat dan ekonomi ikut bergerak.
Namun sayangnya, fondasi itu tidak dibangun di ruang kosong. Ia seringkali ditentukan oleh keputusan politik: siapa yang mendapat akses, wilayah mana yang diprioritaskan, dan nilai apa yang ditanamkan. Setiap kebijakan pendidikan adalah cermin dari pilihan politik sebuah negara.
Masalahnya, hubungan ini tidak selalu berjalan harmonis. Ketika ekonomi menuntut keterampilan instan, pendidikan bisa tergoda menjadi sekadar pabrik tenaga kerja. Sebaliknya, ketika politik terlalu dominan, pendidikan bisa kehilangan daya kritisnya, bahkan kadang berdampak pada kebijakan yang minim dampak. Padahal, kekuatan pendidikan justru terletak pada kemampuannya menyeimbangkan keduanya, membentuk manusia yang produktif sekaligus sadar sosial.
Dalam konteks Indonesia, ketegangan ini terasa nyata. Akses pendidikan memang semakin luas dibanding dekade sebelumnya. Tetapi kualitas, pemerataan, dan relevansi masih menjadi percakapan yang belum selesai. Kita bisa lihat bagaimana kabar duka yang belakangan terjadi, saat seorang anak memilih mengakhiri hidupnya hanya karena orang tua tak mampu membelikan kebutuhan sekolah. Bukankah ini ironi?
Disisi lain, kita melihat sekolah banyak berdiri, universitas berkembang, program diluncurkan, namun pertanyaan mendasarnya tetap menggantung: Apakah pendidikan kita benar-benar mentransformasi masyarakat, atau sekadar mempertahankan sistem yang ada? Atau apakah pendidikan sudah benar-benar menjadi prioritas kebijakan yang tersebar merata di Indonesia?. Barangkali pertanyaan ini silahkan dijawab oleh masing-masing pembaca.
Literasi yang rendah bukan hanya soal membaca teks, tetapi membaca realitas. Ketika masyarakat kesulitan memahami informasi, partisipasi politik melemah. Ketika keterampilan tidak selaras dengan kebutuhan zaman, ekonomi tersendat. Semua ini saling terhubung seperti simpul yang tidak bisa dipisahkan.
Lalu, di titik ini, pendidikan muncul menunjukkan wajahnya yang paling penting: bukan hanya alat mobilitas sosial, tetapi ruang pembentukan kesadaran. Pendidikan mengajarkan kita bukan hanya bagaimana bekerja, tetapi bagaimana berpikir, mempertanyakan, dan berpartisipasi.
Memang, pendidikan bukan solusi instan dan terlihat mudah dilakukan. Ia adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak selalu langsung terlihat. Tetapi tanpa fondasi itu, ekonomi mudah rapuh dan politik kehilangan arah. Setiap kali kita bertanya apakah pendidikan sudah cukup baik, sebenarnya kita sedang bertanya tentang masa depan bangsa itu sendiri.
Apakah kita ingin masyarakat yang sekadar bertahan, atau masyarakat yang mampu membentuk arah hidupnya secara sadar? Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang sekolah, ia adalah tentang bagaimana sebuah bangsa memutuskan untuk tumbuh.
Selama pendidikan masih diperlakukan sebagai instrumen teknis semata, kita hanya akan memperbaiki permukaan saja. Oleh karenanya, transformasi sejati selalu menuntut keberanian politik untuk menjadikan pendidikan sebagai ruang prioritas pembentukan warga, bukan sekadar tenaga kerja.
Komentar (0)