Ada ujar-ujar yang kerap kita dengar bahwa: “Menulis itu tradisi kuno, orang-orang lebih butuh sesuatu yang memberikan manfaat praktis, ketimbang sekadar tulisan, terlebih dengan hadirnya teknologi yang kian mutakhir.”
Sederhana saja untuk membantah pernyataan di atas. Begini: apakah dengan adanya lampu bohlam, lantas lentera dan lilin tidak lagi dibutuhkan? Tentu tidak, bukan. Bahkan, sering kali ia justru menjadi penerang paling dicari ketika kerusakan tak terdeteksi terjadi pada arus listrik di gardu induk. Artinya, kemajuan tidak selalu meniadakan yang lama; ia justru memperlihatkan bahwa sesuatu yang dianggap usang kerap menjadi penopang dan benteng terakhir tatkala terjadi kekacauan.
Dalam ranah ini, ketika teknologi informasi meluber dan kian memanjakan manusia dengan janji kemajuan, persoalan baru justru mulai bermunculan. Alih-alih, menjadi lokomotif peradaban, teknologi acap kali menabuh babak lain dari permasalahan yang lebih rumit. Situasi ini, saya kira, menuntut bukan hanya para tetua dan sesepuh untuk “turun gunung”, tetapi juga mendesak generasi milenial dan zilenial agar melayakkan diri mengambil peran dan tanggung jawab, lantaran tidak mungkin rasanya kembali ke zaman batu. Dan, tulisan ini juga bukan untuk menyerukan itu.
Dalam The Death of Expertise (Matinya Kepakaran) dikemukakan bahwa keterhubungan orang-orang ke dalam jagad maya dengan rerimbunan data bernama Internet of Things (IoT), itu memicu bias informasi yang tak terelakkan. Dengan ledakan data yang tak terfilter ini, kemampuan berpikir mendalam kita menjadi terpinggirkan, dan orang lebih mudah terjebak oleh isu-isu yang dangkal dan memuakkan.
Secara praktik, matinya kepakaran terjadi ketika media hanya mengutip sebagian pendapat pakar, menyesuaikan berita dengan pesanan atau selera pasar, tanpa pertimbangan asas baik–buruk, benar–salah, apalagi indah atau tidak indahnya sesuatu bagi tatanan dan peradaban.
Akibatnya, sebagian media tak lagi menjadi ruang pendidikan publik, melainkan justru menjelma biang kemerosotan. Kegaduhan ini mengganas di abad yang dampaknya bukan hanya fisik, tetapi juga menggerus kedirian manusia, bahkan meranggaskan keimanan hingga tersungkur ke titik nadir peradaban.
Di sinilah, saya kira urgensi menulis menemukan momentumnya, terutama bagi kaum muda. Mau tidak mau, menulis menjadi semacam “jihad”—upaya sadar untuk menangkal hoaks, ujaran kebencian, politik SARA, dan aneka polusi informasi yang berserakan dan berseliweran di mana-mana.
Fenomena ini, sebetulnya, adalah bagian dari apa yang saat ini disebut cognitive warfare atau perang kognitif—suatu bentuk konflik baru di mana informasi dipakai sebagai senjata untuk memengaruhi persepsi, nilai, dan keputusan publik. Strategi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga kelompok komersial maupun jaringan anonim yang memanfaatkan celah psikologis manusia.
Pasalnya, perang kognitif ini menargetkan pola pikir kolektif serta memanfaatkan kelemahan kognitif kita—seperti keterbatasan perhatian, kecenderungan mencari kepastian yang instan, dan sensitivitas terhadap emosionalitas—sehingga masyarakat lebih rentan terhadap hoaks, disinformasi, dan manipulasi massa. Dan, kedaulatan kognitif suatu bangsa, saat ini, menjadi bagian dari pertahanan strategis, bukan hanya militer atau ekonomi semata.
Dalam konteks ini, kritik Nicholas Carr dalam The Shallows tentang cara kerja internet yang membuat kita seringkali hanya mengendus informasi di permukaan menjadi relevan untuk ditinjau ulang dalam era digital ini. Carr mengatakan bahwa internet mengubah kinerja otak dengan memupuk kebiasaan membaca yang cepat, terfragmentasi, dan penuh gangguan—kondisi yang pada akhirnya mengikis kecakapan kita untuk konsentrasi dan refleksi yang mendalam. Karena otak yang terbiasa menerima informasi sekilas berulang kali cenderung mengalami superficial processing—pemrosesan dangkal—yang membuat kita lebih mudah terpengaruh oleh judul sensasional—bahkan memicu pembusukan otak (brain rot)—daripada narasi yang terstruktur dan berbasis bukti.
Olehnya, menulis, dalam pengertian ini, bukan sekadar menguji gaya ungkap bahasa atau merayakan bahasa, melainkan sebuah kerja riset: menyeleksi, mengolah, dan mendaur ulang limpahan informasi di jagad maya. Karena itulah, menulis—yang selalu diawali dengan riset dan membaca—menjadi sangat penting. Tak ayal, budaya literasi di tengah kepungan budaya instan dan jurnalisme gaya baru semestinya menjadi perhatian serius generasi milenial, zilenial, santri, dan tentu saja mahasiswa.
Lalu, mengapa mesti tulisan? Di antara banyak medium untuk menyampaikan informasi dan merekam sejarah, tulisanlah yang paling rinci dan relatif paling sedikit biasnya. Lebih dari itu, menulis juga memengaruhi cara membaca. Orang yang membaca tanpa tujuan menulis cenderung membaca sekenanya.
Sebaliknya, membaca untuk menulis menuntut ketekunan. Sesuntuk apa pun atau setebal apa pun buku, penulis akan berupaya membacanya berulang kali hingga data benar-benar dipahami. Dengan kata lain, cara terbaik untuk membaca adalah dengan menulis.
Segendang sepenarian dengan itu, menulis juga menjadi sarana paling efektif untuk membaca gerak perubahan. Lantaran bukankah yang paling kuat bertahan adalah mereka yang sedemikian adaptif? selain itu, menulis memungkinkan kita menjejaki alam pikiran, mengenali kedirian, sekaligus memotret konstelasi (ke)budaya(an) dan kemanusiaan secara lebih karib dan mendalam di sisi lain.
Begini, apakah Anda pernah menulis diari, lalu membacanya kembali di pekan ketiga bulan itu? Nah, di sinilah menulis juga menyadarkan kita betapa banyak momen yang seharusnya direnung-hayati dan diinsyaf-sadari. Sayangnya, momen-momen itu kerap kali menguap begitu saja karena dianggap kecil dan tidak diabadikan. Dalam ranah ini, menulis adalah sejenis muhasabah—tapi bukan muhasabah biasa, melainkan muhasabah yang ilmiah.
Dan saya kira, kita tak perlu jauh-jauh mencari bukti betapa besar sumbangsih kepenulisan bagi peradaban. Perhatikan saja agama, ideologi, dan seruan-seruan besar dalam sejarah manusia, itu menjadikan tulisan sebagai jantung pacu penyebaran dan pelestariannya bahkan terkadang untuk menjajah. Kitab-kitab suci seperti Injil, Tao Te Ching, Tipitaka, Al-Qur’an, Taurat, Avesta, Bhagavad Gita, serta jutaan tafsir atas kitab-kitab itu yang tersebar di rumah ibadah, perpustakaan, dan rak-rak buku, juga menggunakan tulisan. Inilah yang pernah diserukan Gabriel García Márquez, dalam One Hundred Years of Solitude: bahwa cara terbaik menjalankan revolusi adalah menulis sebaik mungkin yang bisa kita lakukan.
Bagaimana, apa bukti di atas belum cukup? Baik kalau begitu, kita ambil contoh penemuan artefak dan lukisan gua prasejarah di Sulawesi yang belakangan mengguncang peta arkeologi dunia, bukan semata soal usianya yang melampaui peradaban Eropa, tetapi juga tentang reposisi Indonesia dalam narasi besar sejarah manusia. Riset-riset ini menegaskan bahwa Nusantara bukan pinggiran peradaban, melainkan salah satu tapak awalnya.
Jika demikian, menulis—melalui penelitian, laporan ilmiah, dan publikasi akademik serta penyebaran yang membumi—bukan sekadar kerja arsip, melainkan ikhtiar menyelamatkan Indonesia dari penghapusan sejarah, kolonialisasi pengetahuan, dan klaim sepihak atas identitas bangsa. Ia menjadi benteng terhadap manipulasi narasi, eksploitasi sumber daya, pengerdilan budaya, hingga praktik kuasa yang menjadikan Indonesia sekadar objek, bukan subjek peradaban dunia.
Lebih jauh, temuan-temuan semacam ini juga menyingkap wajah politik pengetahuan yang kerap luput dari kesadaran. Siapa yang menulis, meneliti, dan mempublikasikan, pada akhirnya menentukan yang berhak menafsir dan menguasai makna sejarah. Dalam lanskap global, riset arkeologi ini dan menulis bukan ruang netral; ia berkelindan dengan kepentingan geopolitik, diplomasi budaya, hingga perebutan legitimasi simbolik antarbangsa.
Olehnya, tanpa tradisi menulis dan keberanian memproduksi pengetahuan sendiri, Indonesia berisiko terus-terus diposisikan sebagai ladang data mentah yang diolah dan dimaknai oleh pusat-pusat akademik dunia lain. Karena itu, menulis dan meneliti, di satu sisi, adalah tindakan politik dalam arti paling mendasar: merebut kembali kedaulatan narasi, menjaga martabat bangsa, dan memastikan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai catatan kaki dalam sejarah dunia, melainkan sebagai penulis utamanya.
Lebih jauh lagi, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia—pasca-Perang Aceh 1907—menjadikan menulis sebagai medan juang yang dikenal dengan istilah mimbar tulisan. Proklamasi dan undang-undang adalah contoh konkret betapa kata-kata mampu mengubah nasib bangsa. Pramoedya Ananta Toer, dalam tetraloginya, mengisahkan bagaimana Tirto Adhi Soerjo—bapak jurnalisme Indonesia yang lama disembunyikan namanya—melawan penjajahan melalui tulisan. Bahkan, operasi pengarsipan yang ia istilahkan sebagai perumahkacaan menjadi pisau pelacak jejak sejarah, serupa dengan kerja pengarsipan paus sastra Indonesia, H.B. Jassin, di Jakarta yang kini diteruskan Muhiddin M. Dahlan di Yogyakarta melalui Radio Buku dan Warung Arsipnya.
Karena itu, menulis menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan Indonesia—baik dalam pendidikan maupun ikhtiar pemanusiaan. Walhasil, menulis bukan hanya soal merancang masa depan, melayani pengetahuan, membela NKRI, atau memajukan bangsa. Lebih dari itu, ia adalah penggagas peradaban. Bahkan, menulis adalah peradaban itu sendiri.
Dan terakhir, karena esai kerap dimaknai sebagai percobaan, maka cobalah menulis. Kapan? Sekarang. Di mana? Di tempat Anda membaca saat ini.
Komentar (2)