Berita tentang seorang anak kecil yang meninggal setelah mengalami tekanan karena tak memiliki pena dan buku seharusnya membuat kita berhenti sejenak. Bukan untuk sekadar berduka, tapi untuk bertanya sebenarnya apa yang sedang salah di negeri ini? Di ruang ruang belajar kalimat pendidikan adalah hak semua warga negara merupakan hal yang tak asing lagi.
Namun di realitas sehari-hari, pendidikan masih terasa seperti privilege bagi anak-anak dari keluarga mampu, alat tulis hanyalah hal sepele. Tapi bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan, pena dan buku bisa berubah menjadi sumber rasa malu, takut, bahkan tekanan mental.
Kasus yang muncul hanyalah puncak dari kegagalan sistematis
Tragedi yang terjadi di NTT hanyalah salah satu kasus yang kita dengar dan lihat, masih banyak kasus serupa yang tertutup, ini bukan cerita tentang anak yang lemah. Ini adalah cerita tentang sistem yang terlalu sering menutup mata. Sekolah kadang lupa bahwa murid tidak datang dari latar belakang yang sama. Ada yang datang dengan tas penuh buku baru, ada pula yang datang hanya dengan harapan agar hari itu bisa dilewati tanpa dimarahi atau dipermalukan.
Lebih ironis lagi, semua ini terjadi di tengah klaim bahwa anggaran pendidikan kita besar. Tapi angka-angka di laporan tidak selalu menjelma menjadi kehadiran nyata di kehidupan anak-anak miskin. Bantuan sering terlambat, distribusi tidak merata, dan empati kalah oleh administrasi Bahkan Yang lebih menyakitkan, anak-anak dipaksa memahami kondisi ekonomi keluarganya
Anggaran pendidikan yang terbalut oleh tinta di atas kertas terlihat besar dan menjanjikan. Untuk tahun 2026 pemerintah mengalokasikan sekitar Rp769,09 triliun berdasarkan Perpres no. 118/2025, sesuai amanat konstitusi bahwa pendidikan harus mendapatkan porsi signifikan dari APBN. Jumlah ini juga meningkat dibandingkan outlook tahun sebelumnya.
Angka tersebut bukan sekadar angka. Ia dialokasikan untuk berbagai kebutuhan baik dari tunjangan guru, program bantuan siswa seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa KIP Kuliah, hingga program makan bergizi gratis (MBG).
Namun, besarnya anggaran pendidikan tidak otomatis menjamin bahwa kebutuhan paling dasar benar-benar terpenuhi. Dalam praktiknya, alokasi anggaran lebih banyak terserap pada belanja rutin, birokrasi, dan program-program besar yang dampaknya tidak selalu langsung dirasakan oleh siswa miskin di ruang kelas.
Pena, buku tulis, dan perlengkapan belajar lainya yang seharusnya menjadi kebutuhan paling mendasar justru sering dianggap urusan sepele yang bisa diatasi sendiri oleh keluarga. Di sinilah letak paradoks pendidikan kita, anggaran ratusan triliun rupiah berjalan beriringan dengan anak- anak yang masih datang ke sekolah dengan tangan kosong. Negara terlihat hadir di laporan keuangan, tetapi absen di meja belajar anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ketika kebijakan terlalu fokus pada angka dan target administratif, realitas kemiskinan siswa perlahan menghilang dari perhatian.
Lebih jauh, kasus yang terjadi di NTT hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang jauh lebih luas. Banyak kasus serupa tidak pernah muncul ke permukaan karena dianggap aib, terlalu kecil, atau tidak layak diberitakan. Anak-anak yang menangis diam-diam di kelas karena tak punya buku, yang memilih bolos karena takut dipermalukan, atau yang perlahan kehilangan semangat belajar, sering kali luput dari perhatian publik.
Tragedi sebagai alarm sosial
Ketiadaan data bukan berarti ketiadaan masalah. Justru di daerah-daerah tertinggal, sekolah- sekolah pinggiran, dan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, tekanan psikologis pada anak- anak sering terjadi tanpa pernah tercatat secara resmi. Guru dan sekolah kadang memilih diam, orang tua merasa tak punya suara, sementara negara hanya melihat pendidikan dari laporan tahunan.
Ketika kasus-kasus seperti ini tidak terungkap, kita cenderung menganggap tragedi sebagai kejadian individual, bukan kegagalan sistemik. Padahal, setiap anak yang tertekan karena tak mampu memenuhi tuntutan sekolah adalah alarm keras tentang ketimpangan sosial yang terus kita biarkan.
Tragedi ini seharusnya menyadarkan kita bahwa masalah pendidikan bukan hanya soal kualitas guru atau kurikulum baru, tapi soal keberpihakan. Apakah sekolah benar-benar berpihak pada semua anak, atau hanya nyaman bagi mereka yang sudah cukup? Jika seorang anak bisa kehilangan harapan hanya karena tidak memiliki alat tulis, maka yang gagal bukan anak itu melainkan kita semua yang membiarkan ketimpangan ini terus dianggap biasa.
Pendidikan seharusnya menjadi ruang aman, bukan ruang seleksi sosial yang menguji siapa yang mampu bertahan dalam kemiskinan. Selama pena dan buku masih bisa menjadi sumber tekanan, selama kasus-kasus serupa terus tersembunyi, dan selama anggaran besar tidak menyentuh kebutuhan paling dasar, maka pendidikan kita masih menyisakan luka.
Ini bukan sekadar soal tarif bantuan atau program episodik, tetapi ini soal memastikan akses pendidikan dasarnya dirasakan oleh semua, tanpa stigma tanpa beban yang tak seharusnya dipikul oleh anak-anak yang pada dasarnya ingin belajar dan tumbuh.
Komentar (0)